KABUPATEN KEDIRI, Jawa Timur,tapaktimoernuswantara.online — Ribuan aparatur sipil negara (ASN) memadati kompleks Kantor Pemkab Kediri di Katang pada akhir pekan lalu, Sabtu (4/4), dalam rangka tasyakuran Hari Jadi ke-1.222 Kabupaten Kediri.Suasana yang biasanya lengang di akhir pekan mendadak ramai. Ribuan ASN berkumpul di halaman belakang kantor pemkab untuk mengikuti tasyakuran yang juga dirangkai dengan acara halalbihalal.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh jajaran untuk bangkit dan memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat.

Pemilihan lokasi acara di halaman belakang kantor bukan tanpa alasan. Dhito—sapaan akrabnya—ingin menunjukkan langsung progres rehabilitasi gedung pemkab yang sebelumnya hangus terbakar pada Agustus 2025 lalu.

“Supaya yang datang bisa melihat bahwa kondisi pemkab sekarang sudah jauh lebih baik. Bangunan mulai berdiri kembali, dan semangat kami juga ikut bangkit,” ujarnya.

Menurutnya, bangkitnya kembali gedung-gedung yang sempat luluh lantak menjadi simbol kebangkitan, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Kabupaten Kediri secara keseluruhan.

Sebagai salah satu kabupaten tertua di Indonesia, Dhito juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kondisi masyarakat yang tetap guyub dan rukun. Dalam acara tersebut, dibacakan kembali Prasasti Harinjing yang menjadi tonggak sejarah berdirinya Kabupaten Kediri.

Tidak hanya itu, untuk menggambarkan kesuburan Bumi Panjalu, bupati juga menyerahkan hasil bumi secara simbolis kepada Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, sebelum akhirnya dibagikan kepada para tamu yang hadir dalam bentuk tumpeng.

Momentum ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan antar ASN, terlebih menjelang kebijakan baru yang tengah disiapkan pemerintah daerah.

 Wacana WFH dan Evaluasi Car Free Day

Usai acara, Dhito mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH), khususnya pada hari Jumat. Kebijakan ini selaras dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

“Kunci dari WFH ini adalah efisiensi BBM. Jadi kami akan hitung dulu sejauh mana dampaknya jika diterapkan,” jelasnya.

Pemkab Kediri berencana melakukan evaluasi secara berkala, mulai dari dua minggu hingga satu bulan setelah kebijakan diterapkan. Jika hasilnya tidak signifikan, maka akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain WFH, pemkab juga mempertimbangkan penambahan titik car free day (CFD) di beberapa wilayah, seperti Simpang Lima Gumul (SLG), Pare, hingga Ngadiluwih.

Namun, Dhito menilai perlu kajian matang agar kebijakan tersebut benar-benar efektif. Ia mencontohkan, jika akses menuju lokasi CFD justru mendorong masyarakat menggunakan kendaraan bermotor, maka tujuan penghematan BBM bisa tidak tercapai.

“Kami harus pastikan kebijakan ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan efek sebaliknya,” tegasnya.

Sementara itu, untuk perjalanan dinas, Pemkab Kediri akan melakukan penyesuaian, khususnya untuk perjalanan dalam negeri. Sedangkan perjalanan dinas luar negeri dipastikan tidak menggunakan anggaran negara.

“Kami sudah mulai melakukan efisiensi sejak awal tahun 2026,” tandasnya.

Dengan semangat kebangkitan pascakebakaran dan inovasi kebijakan yang terus dikaji, Pemkab Kediri berupaya menatap masa depan dengan optimisme baru—menguatkan pelayanan, sekaligus menjawab tantangan zaman.

Red.tapaktimoernuswantara.online